Istilah desil 1 sampai 10 kini semakin sering muncul dalam pembahasan bansos, PKH, BPNT, dan data kesejahteraan masyarakat.
Bagi masyarakat, memahami arti desil penting karena posisi dalam kelompok tersebut dapat memengaruhi prioritas penerimaan sejumlah program bantuan pemerintah.
Berdasarkan bahan yang Anda berikan, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraannya.
Apa arti desil 1 sampai 10?
Secara sederhana, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Pengelompokan ini tidak hanya melihat pendapatan seseorang. Sejumlah indikator sosial dan ekonomi ikut diperhitungkan, seperti kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.
Gambaran sederhananya:
|
Desil |
Gambaran Kesejahteraan |
Prioritas Bansos |
|
Desil 1–4 |
Sangat miskin hingga rentan |
Prioritas utama |
|
Desil 5 |
Menengah bawah |
Program tertentu |
|
Desil 6–8 |
Menengah |
Bukan prioritas utama |
|
Desil 9–10 |
Mampu hingga kelompok atas |
Umumnya tidak menjadi penerima bansos |
Dengan demikian, masuk desil 1 hingga 4 bukan berarti otomatis pasti menerima semua jenis bansos. Penetapan penerima tetap bergantung pada kriteria dan program bantuan yang berlaku.
Desil berapa yang menjadi prioritas penerima bansos?
Kelompok desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang paling diprioritaskan dalam sejumlah program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/program sembako.
Sementara itu, masyarakat yang berada di desil 5 masih dapat menjadi sasaran program tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Salah satu yang disebut dalam bahan tersebut adalah program terkait PBI-JKN.
Adapun desil 6 sampai 8 umumnya tidak menjadi prioritas utama penerima bansos, sedangkan desil 9 dan 10 dikategorikan sebagai kelompok yang relatif mampu.
Kenapa status desil bisa berubah?
Status desil bukan sesuatu yang bersifat permanen. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga dapat memengaruhi posisi seseorang dalam pendataan.
Misalnya, perubahan pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, atau kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat menyebabkan posisi desil berubah.
Karena itu, masyarakat yang sebelumnya menerima bansos dapat kehilangan bantuan apabila hasil pemutakhiran data menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan.
Pembersihan data juga dapat dilakukan pemerintah apabila ditemukan kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
Bagaimana jika desil tidak sesuai kondisi sebenarnya?
Persoalan yang cukup sering menjadi perhatian adalah ketika status desil dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Jika masyarakat merasa data kesejahteraannya tidak tepat, berdasarkan bahan yang diberikan terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk mengajukan perbaikan.
Pertama, masyarakat dapat menyampaikan melalui kantor desa atau kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kedua, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial untuk mengajukan pembaruan atau sanggahan data.
Namun, pengajuan tersebut tidak otomatis membuat status desil langsung berubah. Data tetap harus melalui proses verifikasi sebelum dilakukan pembaruan.
Desil juga berkaitan dengan kebijakan subsidi
Penggunaan data desil tidak hanya berkaitan dengan bansos PKH dan BPNT. Dalam bahan yang diberikan, sistem desil juga dikaitkan dengan rencana penataan subsidi energi.
Kelompok desil 9 dan 10 disebut menjadi sasaran dalam kajian pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite. Tujuannya adalah agar subsidi pemerintah lebih tepat sasaran dan tidak banyak dinikmati masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu.
Artinya, ke depan posisi desil berpotensi memiliki pengaruh lebih luas terhadap berbagai kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah.
Karena data dapat berubah mengikuti kondisi masyarakat, penting bagi setiap keluarga untuk memeriksa dan memastikan data kesejahteraannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat menempuh mekanisme pengajuan perbaikan data melalui jalur yang tersedia.
